1.1. Pengertian Ekonomi Sektor Publik
Istilah
ekonomi sektor public itu sendiri juga bermacam-macam. hal tersebut dilihat
dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara
pandang dan definisi yang berbeda-beda. dari sudut pandang ekonomi itu sendiri, ekonomi sektor publik
diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha
untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan
dan hak publik yang terbatas. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan
membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat
mempengaruhi kegiatan ekonomi.
Para ahli juga
mendefinisikan tentang ekonomi sektor publik, berikut definisi ekonomi sector public menurut para ahli:
1.
Mardiasmo
2004,
Menurut Mardiasmo ekonomi sector
public adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk
menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan
hak publik.
2.
Indra
Bastian 2006,
Indra Bastian mengatakan
bahwa dari sisi kebijakan ekonomi publik, sektor publik dipahami sebagai
tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan
nasionalisasi versus privatisasi. Dalam arti luas, sektor publik disebut bidang
yang membicarakan metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit,
diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan pajak.
3.
Professor
Stephen Bailey& Glasgow Caledonian (dalam Indra Bastian 2006:60)
Prof.
Stephen Bailey dan Glasgow Caledonian mengatakan Ekonomi sektor publik
berkaitan dengan membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana
mereka dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ini menjelaskan bagaimana 'tangan
tak terlihat "dari pasar marah oleh' tangan terlihat 'pemerintah dalam ekonomi
campuran dari kedua sektor swasta dan publik yang diadopsi oleh sebagian besar
bangsa-bangsa.
Dari setiap definisi
di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Sektor Publik adalah studi tentang isu
ekonomi yang terjadi pada sector publik (termasuk pemerintahan) dan antar muka
dengan sektor swasta dalam ekonomi campuran.serta sektor publik ekonomi telah
berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan
pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Ekonomi sektor publik juga menyangkut
masalah ekonomi berkaitan dengan pemerintah dan antarmuka mereka dengan sektor
swasta. Ini terlihat pada fungsi pemerintah dan peran mereka dalam
mempromosikan sosial ekonomi kesejahteraan.
Contoh aktivitas
sektor publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi perencanaan
kota dan mengorganisir pertahanan nasional. Fungsi Ekonomi Sektor
Publik itu sendiri meliputi:
1. Sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan untuk
mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan
tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan,
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
2. Alat pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran
memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar
pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa
anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan
pengeluaran.
3. Alat kebijakan fiscal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal
pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal
pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan
prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada
sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen
eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana publik untuk
kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan politikal
skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip
manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
5. Alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam
proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar
bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan
organisasi.
6. Alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi
wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk
memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan
efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Alat mencipatakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet,
birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai
organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
1.1.1. Publik vs
Swasta
Penjabaran Publik dalam ruang
lingkup ekonomi sektor publik yakni pemberian pelayanan dengan mengutamakan
pelayanan yang terjangkau untuk masyarakat, atau dalam arti lain penyediaan
barang oleh pemerintah melalui dana pajak, sepenuhnya milik publik dan semua
warga negara berhak menikmatinya. Karena
disini mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Barang publik ini
diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas,
pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan
siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena
keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.
Penjabaran Swasta
(privat) dalam ruang lingkup ekonomi sektor publik, yakni pemberian pelayanan
kepada masyarakat tetapi mengutamakan dalam mendapatkan profit (keuntungan).
Dalam swasta tersebut juga menyagkut tentang barang swasta (privat). Barang
privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme pasar, dimana titik temu
antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga. Sebagian besar barang yang
kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang yang hanya dapat digunakan
oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika seseorang sedang memakan
kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal serupa.
Publi lebih
berorientasi pada kepuasan dalam pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi
publik seperti birokrasi pemerintah yang mana tangan kepanjang dari eksekutif
dalam hal ini adalah presiden dengan publik atau masyarakat dalam memberikan
pelayanan yang sepuasnya kepada masyarkat, akan tetapi untuk mengukur suatu
kepuasan dalam pelayanan publik itu sendiri pemerintah juga mengukur bagaimana
kepuasan masyarakat akan terpenuhi melalui indeks kepuasan masyarakat (IKM),
kemudian apabila dalam privat itu sendiri memberikan suatu barang dan jasa
untuk memberikan pelayanan kepada masyarkat atau konsumen yang mana hal ini
konsumen membayar dengan memperoleh pelayanan yang baik. Bila di bandingkan
dengan publik lebih berbelit-belit dan inefisen, tidak ramah, serta tidak
memprioritaskan pada kepuasan masyarakat, sedangkan pada swasta yang mana
memberikan suatu keefektifan, efisiensi serta kepuasan dengan konsumen dengan
syarat membayar dengan nilai yang begitu lebih. Kesimpulanya dimana antara
swasta dan publik itu sama-sama memberikan pelayanan publik namun berbeda dalam
tujuanya, publik mempunyai tujuan untuk pelayanan publik pada kepuasan
masyarakat, serta swasta lebih bertujuan mencari seuatu keuntungan dan provit
yang dilakukan dengan membuat para konsumen berkompetisi untuk mendapatkan
pelayanan yang baik.
1.1.2 Makna Publik
Sebelum saya menguraikan tentang defenisi public, saya ingin
menjelaskan sedikit bahwa berbicara tentang public maka setidaknya kita akan
diperhadapkan dengan istilah ruang dan waktu karena di sana ada aktivitas
manusia. Yang jadi persoalan adalah manusia sesuai kodratnya diciptakan Tuhan
dengan konsep hidup yang tidak bias sendiri, oleh karenanya terciptalah
hubungan antar manusia (sosiologis). Selanjutnya dalam rangak pencapaian hasrat
atau pemenuhan kehidupan maka manusia yang secara lahiriah berbeda, sudah tentu
memiliki kebutuhan berbeda, sehingga terkadang terjadi saling tumpang tindih
dalam pemenuhan kebutuhan antar manusia (diakibatkan ego manusia). Untuk itu dalam ruang kehidupan manusia
(masyarakat) diperlukan adanya penatan ruang public. Artinya apa yang ada di
luar kepribadian kita adalah urusan publik.
Dalam
Sjamsiar,2006;110 publik merupakan terjemahan dari bahasa inggris “public”. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia Pustaka, publik diartikan sebagai orang banyak (umum), semua orang
yang datang (Menonton, mengunjungi dan sebagainya). Sementara dalam kamus
indonesia-inggris (jhon.M Echolas dan hassan saddily) dpublik, diterjemahkan ke
bahasa inggris sebagai public. Kamus
inggris-indonesia kata ”Public” berarti (masyarakat umum, banyak orang, rakyat.
Sehingga bisa disimpulkan disini adalah bahwasanya publik merupakan sekumpulan
banyak orang yang ada dalam suatu negara.
Pendapat
lainya Rando (Sjamsiar, 2006;111) yang berkaitan mengenai dan atau mempengaruhi
populasi atau masyarakat secara keseluruhan, terbuka untuk semua orang;
dimiliki oleh masyarakat; dilakukan atas nama masyarakat. Kesimpulanya adalah
dimana publik itu merupakan sekumpulan populasi orang yang disebut masyarakat
umum. Publik adalah sekelompok orang (atau satu
orang) yang jelas, yang menjalin atau harus menjalin hubungan istimewa dengan
perusahaan. Dalam definisi sederhana, publik juga bisa diartikan sebagai banyak
orang atau juga umum. Seperti makna dari ruang publik, konsumsi publik, dan
lain sebagainya.
Kesimpulanya
adalah dimana publik adalah sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa
identitas, etnis dan suku budaya yang terdapat dalam suatu kumpulan. Sehingga
dalam hal ini publik atau masyarakat sebagai pemilik negara dalam suatu negara
yang menganut sistem demokrasi berharap memperoleh pelayanan pada birokrasi
publik dan tentunya pihak swasta disini juga bersaing dalam hal ini.
1.2 Ruang Lingkup
Ekonomi Sektor Publik.
Dalam ruang lingkup ekonomi sektor publik memiliki beberapa ruang
lingkup, yang mana diantaranya adalah relevansinya dengan pengertian ekonomi
sektor publik, pernan ekonomi sektor publik, dan fungsi dari ekonomi sektor
publik itu sendiri. maka dari itu penulis akan membahas satu persatu sebagai
berikut :
1.2.1 Pengertian Ekonomi Sektor Publik
Istilah ekonomi dalam terminologi yaitu ilmu yang megatur rumah tangga.
Sekonomi berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana manusia mencukupi kebutuhan
hidupnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
Ekonomi berasal dari kata oikos : keluarga, rumah tangga dan noma (peraturan,
aturan hukum). Ekonomi merupakan salah satu budang pengkajian untuk menyelesaikan
masalah keperluan atas kehidupan semua melalui pengembangan segala sumber
ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori terntentu dalam sistem
ekonomi.
Istilah ekonomi
sector public itu sendiri juga bermacam-macam.hal tersebut dilihat dari luasnya
wilayah public,sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi
yang berbeda-beda.dari sudut pandang ekonomi itu sendiri “ekonomi sector
public”diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan denngan
usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan hak public yang terbatas. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan
membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat
mempengaruhi kegiatan ekonomi
Dari setiap pernyataan
di atas dapat disimpulkan bahwa “Ekonomi Sektor Publik” adalah studi tentang
isu ekonomi yang terjadi pada sector public(termasuk pemerintahan) dan antar
muka dengan sector swasta dalam ekonomi campuran.serta sektor publik ekonomi
telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani
kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Contoh aktivitas sektor
publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi perencanaan kota
dan mengorganisir pertahanan nasional.
1.2.2 Peranan sektor publik.
Peranan ekonomi
sektor publik bertujuan utuk memberikan suatu prasarana, serta meningkatkan
kebutuhan ekonomi suatu masyarakat, disamping itu juga mampu memproduksi barang
dan jasa berguna untuk pertahanan pendidikan, keamanan, serta berhubungan.
Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan pernan yang diberikan oleh ekonomi
sektor publik yaitu sebagai berikut :
Adapun peran yang diberikan oleh ekonomi sector
public,yaitu :
- Untuk mengkondusifkan sector ekonomi
- Untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industry dan sector swasta
- Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja,serta
- Untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara
- Menyediakan sebuah kerangka/lapangan pekerjaan berbasis system legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula
- Memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanaan, perhubungan, dsb
- Membeli baranng dan jasa dari sector swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga
- Melakukan redistribusi pada pendapatan
1.2.3 Fungsi ekonomi Sektor Publik.
Sebelumnya penulis
sudah memaparkan dengan memberikan bagaimana pernan ekonomi sektor publik,
dengan beberapa peranan ekonomi sektor publik tentutnya memberikan implikasi
pada suatu negara maupun warga negara dalam suatu daerah maupun negara. Maka
dari itu disamping adanya pernan dari ekonomi sektor publik, maka dalam hal ini
ada pula fungsi ekonomi sektor publik yaitu sebagai berikut :
1.
Untuk mempromosikan
pembangunan ekonomi yang cepat mencari google artikel mengajukan kesenjangan kritis dalam
struktur Industri dan memberikan dasar infra struktur fasilitas untuk
pertumbuhan ekonomi, memberikan ditempatkan dan infra struktur fasilitas nilai
untuk pertumbuhan ekonomi,
2.
Untuk melakukan
kegiatan ekonomi strategis dan penting bagi pertumbuhan negara ini, yang jika
kegiatan ekonomi strategis ditangani oleh swasta, swasta akan mendistorsi
tujuan nasional,
3.
Untuk melakukan
lingkungan kegiatan ekonomi yang strategis dan penting bagi pertumbuhan suatu Negara, yang jika ditangani swasta, Swasta mendistorsi Akan Menyelidiki pendidikan nasional,
4.
Untuk mencapai
pembangunan daerah yang seimbang dan penyebaran kegiatan ekonomi melalui
pertumbuhan dan diversifikasi kegiatan ekonomi di daerah kurang berkembang
dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan melakukan program konservasi
dan pengembangan sumber daya nasional,
5.
Untuk mencapai pembangunan daerah yang seimbang atau sesuai porsi, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antar daerah satu dengan daerah yang lainnya,
6.
Untuk mengurangi permanent
differences pendapatan,
7.
Untuk menghindari
konsentrasi bubuk ekonomi di beberapa tangan,
8.
Untuk menghindari
konsentrasi bubuk ekonomi di beberapa tangan,
9.
Untuk melakukan
kontrol sosial dan pengaturan pembiayaan jangka panjang melalui lembaga
keuangan publik, dll.
1.3 Fungsi Pemerintah Dalam Ekonomi Sektor
Publik
Fungsi pemerintah
dalam ekonomi sektor publik berkaitan erat dengan pemerintah yang mempunyai
kewenangan dalam menetapkan kebijakan publik. Kebijakan publik
diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui penyediaan
barang-barang publik dan barang-barang konsumsi lain. Dalam ekonomi publik
peran pemerintah sangat penting.Peran pemerintah itu diantaranya sebagai fungsi alokasi. Tidak
semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang
dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang
publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara
penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui
sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya
barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena
adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau
jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya
dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.
Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal menyediakan
barang dan jasa yang tidak mempunyai sifat pengecualian, yaitu pengecualian
oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang
tersebut. Jalan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat
diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara
teknis setiap orang membutuhkan jalan sehingga kalau pun ada seseorang pemakai
jalan maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk menikmati atau memanfaatkan
jalan tersebut.
Secara ekonomis misalnya pemerintah tidak dapat memberi
pagar disisi setiap jalan secara teknis mungkin dapat dilaksanakan akan tetapi
untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan
membuat pagar itu sendiri. Sehingga secara ekonomis pemerintah tidak
melakukannya. Jadi yang disebut barang publik murni adalah barang yang
baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip
pengeculian atas barang tersebut. Jadi dalam fungsi alokasi
ini, peran pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber
ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peran ini, maka yang
perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik
seperti jalan dan berapa dana yang harus dialokasikan untuk membangun sebuah
jalan.
Selain itu fungsi pemerintah sebagai fungsi distribusi,
selain peranan alokasi maka fungsi lain pemerintah adalah berperan sebagai alat
distribusi pendapatan atau kekayaan. Adapun distribusi merupakan penyaluran
atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pembagian
barang keperluan sehari-hari terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada
pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Distribusi pendapatan
tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, permintaan
dan penawaran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan.
Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh
sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah
keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori
ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah
efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi
dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu
golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk
keadaan golongan yang lain. Secara sederhana, fungsi distribusi ini merupakan
fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan
kesejahteraan masyarakat.
Fungsi pemerintah dalam ekonomi sector public juga bisa
sebagai Stabilisasi. Selain peranan alokasi dan distribusi, peranan utama
pemerintah adalah stabilisasi ekonomi. Perekonomian yang sepenuhnya
diserahkan kepada swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan
menimbulkan penggangguran dan inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang
mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu masalah ini
harus ditangani oleh pemerintah melalui seperti kebijakan moneter. Pemerintah berperan muntuk menciptakan keadaan
yang aman dan nyaman dalam kehidupan bernegara demi terciptanya kondisi
masyarakat yang sejahtera.
Diantara ketiga fungsi ekonomi pemerintah, fungsi
stabilisasi ini merupakan yang paling kecil kewenangan dan dukungannya terhadap
peran pemerintah daerah dan bahkan hampir tak mendapatkan bagian untuk berperan
dalam fungsi stabilisasi ini.
Hal ini dilandasi
oleh pemikiran bahwa fungsi stabilisasi berbeda antar satu daerah dengan daerah
lain dalam suatu negara. Disamping itu kecilnya kewenangan dan dukungan peran
pemerintah daerah dalam fungsi stabilisasi disebabkan akan adanya efek
sampingan yang timbul akibat penggunaan instrumen yaitu kebijakan moneter dan
kebijakan fiskal untuk mengontrol variabel ekonomi makro dan efek langsung dari
penggunaan instrumen tersebut. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator,
untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal yaitu dengan cara menjaga agar
permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke
sektor lain. Selain itu peran pemerintah untuk menjaga agar perekonomian
kondusif inflasi terkendali sistem keamanan terjamin, dan kepastian hukum
terjaga. Tanpa adanya campur tangan pemerintah perekonomian akan tidak
terkendali sehingga nantinya akan menimbulkan penganguran tenaga kerja yang
akan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk itu Pemerintah dapat melakukan
kebijaksanaan moneter dengan menerapkan sarana persyaratan cadangan, tingkat
diskonto, kebijakan pasar terbuka, dan lain-lain.
1.3.1
Alokasi
Alokasi adalah suatu
kegiatan yang meliputi penyediaan berebagai jasa pemerintah untuk masyarakat
dan dengan demikian menyertakan alokasi sumber-sumber daya kedalam produksi
daripada jasa-jasa ini dan bukannya ke dalam keluaran sector swastamenurut John
F. Due (dalam Rudi sitompul : 4 ). Beberapa diantara jasa-jasa ini merupakan
melalui
barang-barang umum misalnya pertahanan nasional, jasa
eksternalitas misalnya pendidikan, jasa disediakan pemerintah
untuk menghindar monopoli pribadi dan
ongkos mengumpulkan biaya-biaya misalnya jalan-jalan raya.
Kegiatan-kegiatan
alokasi ini muncul sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar untuk
menyesuaikan produksi berbagai macam barang-barang pada kesukaan-kesukaan
masyarakat, dipandang dalam pengertian tujuan untuk mencapai penghasilan riil
perkapita yang maksimal. Bertolak pada pola pembagian pendapatan, maka penyesuaian
optimal dalam perekonomian pasar hanya dapat dicapai dengan syarat-syarat
sebagai berikut:
1.
Tidak
adanya pengaruh-pengaruh luar pada produksi dan konsumsi
yakni
bahwa dalam pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi dan dalam pemakaian
barang-barang untuk memenuhi kebutuhan, tidk ada saling pengaruh antara para
produsen dan para konsumen. Pemakaian sumber-sumber ekonomi dalam produksi oleh
satu perusahaan tidak mempengaruhi biaya atau hasil dari lain perusahaan. Semua
biaya untuk masyarakat yang disebabkan produksi barang-barang akan tamkpak
sebagai biaya-biaya untuk para produsen. Semua kenikmatan dari barang-barang
tertentu akan dikecap secara terpisah dan tersendiri oleh pembeli barang-baramg
tersebut dan tidak secara umum oleh masyarakat seluruhnya dan konsumsi
barang-barang ini oleh satu orang tidak akan menimbulkan kenikmatan atau
biaya-biaya untuuk orang lain.
2.
Harga-harga
barang
Harga-harga
barang pada tingkat yang mencerminkan biaya riil dari produksi secara relatif.
Maka harga-harga adalah sama dengan biaya marginl dan harga-harga factor
produksi merupakan persamaan dri persediaan dan permintaan akan factor produksi
itu.
Syarat-syarat ini
akan tercapai dengan persaingan murni di dalam semua pasar faktor produksi
maupun barang-barang dengan penggunaan penuh dari sumber-sumber ekonomi dan
dengan adanya kegiatan-kegiatan penyesuaian yang sejalan dengan assumsi
maksimalisasi yang dikehendaki oleh pemilik pemilik factor produksi,
perusahaan-perusahaan dan rumah tangga-rumah tangga. Dalam berbagai keadaan
syarat-syarat untuk mencapai penyesuaian optimal dari alokasi sumber-sumber
ekonomi dalam pengertian kesukaan-kesukaan konsumen tidak akan tercapai.
Maka sebagai
pengakuan dari kegagalan ini orang lebih menghendaki kegiatan-kegiatan pemerintah
untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan ini semuanya dipndang dalam kerangka
untuk mencapai tujuan maksimalisasi pendapatan riil per kapita. Tidak semua
barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa
yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu
barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan
pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini
disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar. Sistem pasar tidak dapat
menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang
tersebut yang tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan
dinikmati oleh orang lain.
Untuk barang-barang
yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia, tidak
ada seorang pun yang bersedia untuk membayar biaya penyediaan barang tersebut,
oleh karena setiap orang tahu bahwa apa yang mereka bayar hanya merupakan
sebagian kecil dari total biaya. Jadi kesimpulannya, peranan pemerintah dalam
bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonoomi
dilaksanakan secara efisien.
Kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi
maupun barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Jadi kegiatan ini
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat yang
secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Alokasi sumber daya yang
efisien dapat didefinisikan sebagai kondisi dalam struktur pasar di mana semua
sumber daya yang dialokasikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan laba
bersih dicapai melalui penggunaan mereka. Alokasi efisiensi mengacu pada situasi di mana
keterbatasan sumber daya dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan
konsumen. Di sinilah peran alokasi pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah perlu
menyediakan barang publik yang dibutuhkan masyarakat khususnya
ketika swasta tidak dapat menyediakannya. Selama pemerintah konsisten
dengan tidak berorientasi pada keuntungannya dan menjunjung tinggi tujuan
negara, pengadaan barang publik untuk peningkatan kesejahteraan umum dan
kepentingan bersama sangat penting dilakukan.
1.3.2
Distribusi
Penekanan utama dari teori
fungsi distribusi adalah pada bagaimana pendistribusian hasil produksi
kepada individu-individu atau keluarga-keluarga. Atau kalau dalam pemerintah distribusi
penekanannya lebih kepada bagaimana pendapatan Negara didistribusikan atau
dibagikan kepada daerah-daerah dengan adil dengan porsi yang sesuai kebutuhan daerah.
Fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk pemberdayaan berbagai
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pendistribusian pendapatan
tergantung pada:
1.
Pemilikan
factor-faktor produksi/pendapatan
Yang dimaksud
pemilikan factor produksi disini adalah seberapa besar sumber daya atau badan
usaha atau yang terkena pajak, yang bisa menghasilkan pendapatan sebuah Negara
tersebut. Kalau factor produksinya banyak, akan membuat pendapatan sebuah
Negara juga besar,
2.
Permintaan
dan penawaran factor produksi/pendapatan
Pendistribusian pendapatan juga tergantung
dengan seberapa besar permintaan dan penawaran terhadpa factor produksi
tersebut.
3.
Sistem
warisan dan hukum yang berlaku
Dalam pendistribusian pendapatan tergantung
dengan system yang dibuat, dan bagaimana hokum yang berlaku di sebuah Negara
tersebut.
4.
Kemampuan
memperoleh pendapatan
Pendistribusian pendapatan tergantung juga
dengan seberapa besar pendapatan sebuah Negara. Kalau pendapatan sebuah Negara
besar, pendapatan yang di distribusikan ke daerah-daerah juga besar, sedangkan
apabila pendapatan sebuah Negara kecil, pendapatan yang di distribusikan akan
kecil juga.
Mekanisme Distribusi
anggaran mulai diterapkan pada era desentralisasi
yang dikenal
dengan “big-bang decentralizsation” yang dimulai pada 2001, Pemerintah Pusat
tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan
yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah (pemda). Khususnya dalam hal keuangan, Pemerintah Pusat
bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu,
Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme,
seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Ketiga dana perimbangan
tersebut mempunyai tujuan dan nature (sifat dasar) yang berlainan satu sama
lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, dalam pengelolaannya pemda harus
mempertanggungjawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam pendistribusian kekayaan pemerintah harus membuat
kebijakan-kebijakan yang tepat, agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam
masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
1. perpajakan
2. subsidi
3. pengentasan
kemiskinan
4. transfer
penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
5. bantuan pendidikan
6. bantuan
kesehatan
Proses distribusi anggaran di Indonesisa pada tahun 2013 terlihat pada APBN
2013, fungsi ini tercermin dalam bentuk bantuan langsung seperti:
1.
program
keluarga harapan sebesar Rp2,8 triliun,
2.
Program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)
perdesaan dan perkotaan sebesar
Rp9,7 triliun,
3.
Serta perluasan kesempatan atas layanan dasar di
bidang pendidikan dan kesehatan seperti bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar
Rp32,7 triliun dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) Rp8,1
triliun.
Jadi kesimpulannya pemerintah
mempunyai fungsi distribusi, dimana fungsi tersebut ialah pemerintah
mendistribusikan pendapatan Negara kepada daerah-daerah secara adil atau sesuai
porsi yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Distribusi ini bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat atau daerah-daerah yang berpenghasilan rendah.
1.3.3 Stabilisasi
Pada pemerintahan modern saat ini,
hampir semua Negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta/perusahaan.
Pemerintah sendiri lebih berperan sebagai stabilisator atau penstabil
perekonomian negara, hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar perekonomian di
Negara tetap berjalan secara normal. Agar perekonomina tetap berjalan normal
dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti:
1. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian
tidak merembet ke sektor lain
2. Menjaga agar
kondisi perekonomian kondusif, yang dimaksud ekonomi kondusif disini apabila:
a. Inflasi terkendali
b. Sistem keamanan terjamin
c. Kepastian hukum terjaga
Pada intinya, kebijakan pemerintah dalam fungsi stabilisasi dirancang
untuk menjaga stabilitas
perekonomian seperti
mempertahankan atau mencapai kesempatan
kerja yang tinggi,
tingkat stabilitas harga yang
pantas, neraca pembayaran
luar negeri yang
sehat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat
diterima. Kebijakan stabiliasi digunakan untuk pencapaian tujuan makro secara
optimal. Salah satu contoh kebijakan stabilisasi adalah penerapan policy
mix atau bauran kebijakan yang
terkoordinasi antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.
Salah satu contoh
penerapan bauran kebijakan yang banyak dikenal adalah bauran kebijakan fiskal-Moneter (monetary–fiscal policy mix). Secara konseptual, koordinasi bauran
kebijakan fiskal-moneter dapat dilakukan melalui beberapa scenario, yaitu:
1.
Kebijakan
moneter ekspansif/kebijakan fiskal ekspansif,
Apabila
terjadi deflasi di Negara yang tak terkendali dan kelesuan ekonomi, maka
ditempuh kebijakan fiscal dan nometer ekspansif. Kebijakan tersebut seperti pemerintah
menaikkan pengeluaran dan Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan, sehingga
peredaran uang di masyarakat bertambah, pelaku ekonomi bergairah, karena banyak
permintaan akan barang dan jasa dan harga cenderung naik. Pertumbuhan ekonomi
meningkat, pendapatan nasional meningkat, kesempatan kerja bertambah,
pendapatan perkapita meningkat, dan akhirnya pendapatan pemerintah juga
meningkat.
2.
Kebijakan
moneter kontraktif/kebijakan fiskal ekspansif,
Apabila terjadi benturan antara kebijakan
fiscal dan moneter maka kebiasaan yang terjadi adalah adanya kecenderungan
meningkatnya suku bunga pasar uang yang berlebihan yang pada
gilirannya akan menghambat kegiatan investasi masyarakat. Ekspansi pemerintah
yang berlebihan akan memberikan dampak negative terhadap minat investasi oleh
masyarakat. Fenomena ini disebut Crowding Out.
3.
Kebijakan
moneter ekspansif/kebijakan fiskal kontraktif,
Apabila
yang terjadi adalah kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiscal
kontraktif, maka akibatnya sangat ditentukan oleh kekuatan relative dari
masing-masing kebijakan. Akibatnya dapat
keduanya saling melemahkan dan atau salah satu kebijakan menjadi lemah,
akibat benturan dengan kebijakan lainnya.
4.
Kebijakan
moneter kontraktif/kebijakan fiskal kontraktif.
Pertumbuhan
ekonomi yang belebihan dan tidak terkendali, akan mengakibatkan terjadinaya
inflasi yang tidak terkendali pula, sebaliknya depresi ekonomi yang berlebihan,
juga akan mengakibatkan terjadinya kelesuan kegiatan ekonomi. Kebijakan ini ditempuh
ketika perkembangan dalam keadaan tidak terkendali, dan dikhawatirkan akan
terjadi inflasi yang tidak terkendali. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan
fiskal kontraktif, sementara bank sentral juga mengambil kebijakan yang sama
dan terkoordinasi dengan baik. Dampak yang ditimbulkan adalah, laju pertumbuhan
ekonomi akan melambat secara moderat, sehingga dampak negative atau inflasi yang
dikhawatirkan dapat diantisipasi.
Salah satu contoh kebijakan pemerintah untuk menstabililkan perekonomian
di indonesai pada 2013 adalah melalui alokasi subsidi. Alokasi subsidi tahun
2013 mencapai Rp317,2 triliun untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan
energi (BBM, gas, dan listrik), maupun memperluas kesempatan masyarakat atas
komoditi lain berupa beras, pupuk, benih, dan lain-lain. Adanya alokasi subsidi
tersebut membuat perekonomian Indonesia menjadi stabil, harga bahan tidak naik
turun atau tetap stabil.
Jadi kesimpulannya fungsi pemerintah sebagai stabilisasi disini agar
perekonomian di suatu Negara tetap berjalan normal atau stabil. Dengan
perekonomian suatu Negara berjalan dengan normal dan stabil harga bahan dan
barang akan stabil juga atau tidak naik turun. Oleh karena itu pemerintah harus
cakap dalam menjalankan fungsi stabilisasi.
KESIMPULAN
Dalam makalah ini
mempunyai inti bahwasanya ekonomi sektor publik itu sendiri adalah studi
tentang isu ekonomi yang terjadi pada sector publik (termasuk pemerintahan) dan
antar muka dengan sektor swasta dalam ekonomi campuran.serta sektor publik
ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat
menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Ekonomi sektor
publik juga menyangkut masalah ekonomi berkaitan dengan pemerintah dan
antarmuka mereka dengan sektor swasta. Ini terlihat pada fungsi pemerintah dan
peran mereka dalam mempromosikan sosial ekonomi kesejahteraan.
Disamping
itu keterkaitanya dengan peran dan fungsi dari ekonomi sektor publik tentunya
memberikan implikasi pada suatu perubahan dalam suatu negara, khususnya dalam
meningkatkan kebutuhan serta kreatifitas dan
produktifitas warga negaranya. Disamping itu alokasi dan distribusi
serta stabilitasi dalam ekonomi sektor publik.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2013. Dasar-dasar Keuangan Publik. Kementerian
Keuangan.
Due, Jhon F. 1968. Keuangan Negara: Perekonomian Dari Sektor Publik. Jakarta : Universitas Indonesia.
Due, Jhon F & Friedlaender. 1984. Keuangan Negara: Perekonomian Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.
Prasetyia, Ferry.
2012. Modul Ekonomi Publik bagian 1 Peran
Pemerintah. Malang: Universitas Brawijaya.
Sjamsiar, Sjamsuddin. 2006. Dasar-dasar & Teori Administrasi Publik.
Malang: Agritek
Yayasan Pembangunan Nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar